DPD GAMKI PAPUA MENDESAK ADANYA TRANSPARANSI PUBLIK DALAM KASUS KERACUNAN MASSAL PROGRAM MBG DI KABUPATEN JAYAPURA
OPINI
8/7/2026
"Keselamatan peserta didik adalah prioritas utama. Transparansi merupakan bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat."
DPD GAMKI Papua menyampaikan point sebagai berikut:
1. Mendesak Transparansi Publik
Pemerintah dan seluruh pihak terkait wajib menyampaikan perkembangan penanganan kasus secara terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Usut Tuntas Penyebab Keracunan
Mengungkap secara menyeluruh penyebab terjadinya keracunan, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan kepada peserta didik.
3. Penegakan Hukum yang Tegas
Mendorong aparat penegak hukum untuk memproses pihak yang terbukti lalai atau bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Evaluasi Menyeluruh Program MBG
Melakukan evaluasi terhadap sistem pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya standar keamanan pangan, pengawasan dapur, dan mekanisme distribusi.
5. Perkuat Sistem Pengawasan
Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan secara berkala terhadap seluruh penyelenggara Program MBG agar kejadian serupa tidak terulang.
6. Utamakan Keselamatan Peserta Didik
Setiap pelaksanaan Program MBG harus menjamin keamanan, kualitas, dan kelayakan makanan yang dikonsumsi oleh peserta didik.
7. Jamin Pemulihan Korban
Memastikan seluruh korban memperoleh pelayanan kesehatan, pendampingan, serta pemulihan secara optimal hingga dinyatakan pulih.
DPD GAMKI Papua mendukung langkah aparat kepolisian dalam mengusut tuntas kasus ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Peristiwa ini harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar keselamatan peserta didik selalu menjadi prioritas utama serta kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah tetap terjaga.